13 November 2023 - 17:31:11 WIB | Dibaca: 2888x

Medan (SIOGE) Tim terpadu penertiban bangunan liar yang berada di atas aset tanah HPL milik Pemko Medan di Jalan Flamboyan II Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kamis (9/11/2023).

Didukung aparat TNI dan Polri, tim terpadu membongkar paksa pagar, plang, pondok, dan bangunan sejenis lainnya yang didirikan di atas aset strategis.

Aset tanah seluas 265.135 m² milik Pemko Medan ini beralas HPL 1 Tanjung Selamat yang dikeluarkan BPN pada 1990.

Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Medan, Zulkarnain Lubis, menyebutkan, langkah pengamanan dan penertiban ini dilakukan sebab Pemko Medan juga telah memiliki master plan (rencana induk) penggunaan pemanfaatan aset tanah itu.

Salah satu fungsi yang direncanakan, ungkapnya,  pada sebahagian aset HPL itu  akan dijadikan Depo  BRT Mebidang.

"Program pengembangan sistem transportasi massal ini akan menjadi moda transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Rute bus angkutan yang melewati jalur tersebut tentu mendukung berbagai aktivitas sosial ekonomi masyarakat di kawasan ini," ucapnya.

Dia menambahkan, penertiban dilakukan juga karena aktivitas yang ada di atas tanah  tidak memiliki izin dari Pemko Medan sebagai pemilik HPL.

"Penertiban ini juga bagian dari sosialisasi penegakan Perda dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat," ucapnya.

Zulkarnain menyatakan, sebelum penertiban Pemko Medan telah memberikan Peringatan   1, 2, 3. Bahkan, tambahnya, pada 2022 peringatan juga telah disampaikan.

Selain itu, sebelum penertiban warga yang menggunakan lahan Pemko tanpa izin itu telah diimbau agar segera menghentikan aktivitas dan membongkar bangunan yang ada secara sukarela.

"Surat peringatan yang diberikan juga mencakup larangan secara keseluruhan terhadap penggunaan dan pemanfaatan seluruh HPL, misalnya untuk bercocok tanam dan sebagainya," ujarnya.

Dia berharap penertiban ini dapat membangun kesadaran masyarakat agar tidak memanfaatkan bangunan/tanah Pemko Medan di tempat lainnya tanpa perjanjian. (Pemko Pedan/ Bahren)